Aplikasi Kecerdasan Buatan Untuk Militer Dan Pertahanan

Perkembangan pesat teknologi AI memasuki ranah militer dan pertahanan. Perkembangannya pun harus sejalan dengan keselamatan peradaban manusia. Kebijakan keamanan siber yang mendetil menjadi salah satu jawaban terkuat memasuki era senjata dengan kecerdasan buatan.

Beberapa ahli di dunia sains dan teknologi seperti Stephen Hawking, Elon Musk serta Steve Wozniak telah menyatakan dukungan melalui surat terbuka Future of Life Institute pada tahun 2015 terhadap larangan penggunaan senjata otonom tanpa sedikitpun kontrol manusia.

Para ahli, ilmuwan dan peneliti AI serta robotik sejak awal dekade ini memang telah menyoroti potensi pelanggaran hukum dan moral yang mungkin dilakukan senjata otonom. Kemampuan AI untuk beroperasi tanpa pengawasan operator manusia memungkinkan senjata otonom untuk membuat keputusan hidup/mati tanpa persetujuan komando militer.

Mereka telah menghimbau PBB, setidaknya sejak 2015, untuk melarang senjata otonom agar perlombaannya tidak terus berlangsung di kalangan negara maju. Perlombaan ini diperkirakan akan memancing revolusi perang ketiga setelah penemuan mesiu dan bom nuklir.

Para penandatangan International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI) di Melbourne pada 2015 seperti Elon Musk dan Steve Wozniak telah menyatakan senjata otonom memiliki kesalahan moral mendasar. Mereka menganjurkan senajta otonom untuk dimasukkan dalam daftar Convention on Certain Conventional Weapons PBB tahun 1983, bersama dengan senjata kimia dan laser yang membutakan.

Selain kebijakan dan perjanjian internasional, kebijakan pertahanan nasional yang mendetil menjadi salah satu jawaban terkuat memasuki era senjata dengan kecerdasan buatan. Kebijakan ini mendukung pertahanan dengan kecerdasan buatan menangkal senjata otonom.

Perangkat kebijakan ini akan menentukan siapa saja yang bisa mengakses jaringan keamanan, gawai atau alat apa saja yang terhubung dan faktor-faktor krusial lainnya. Infrastruktur keamanan digital harus memiliki kemampuan memvalidasi data, perilaku, dan tujuan pengakses, serta sanggup melancarkan respon otomatis terhadap serangan..

Implementasi terdekat dari bentuk senjata otonom hari ini adalah turet robot otomatis, tank otonom, dan pesawat tanpa awak (drone). Dibanding senjata dan bom nuklir, senjata otonom dengan AI memiliki ongkos produksi serta pengembangan yang relatif lebih murah. Kondisi ini juga memungkinkan senjata otonom untuk diproduksi di pasar gelap.

Beberapa contoh senjata otonom adalah turet SGR-A1 produksi Samsung yang ditempatkan di zona demiliterisasi Korea Selatan dan Utara. Samsung ini adalah turet pertama dengan sistem otomasi total yang mampu melakukan fungsi pengawasan, pengenalan suara, pelacakan, penembakan peluru serta granat. Purwarup SGR-A1 kini sudah tersedia untuk unit darat, laut dan udara.

Britania Raya juga tidak ketinggalan mengembangkan senjata otonom seperti drone Taranis produksi BAE Systems. Pesawat nirawak ini mampu beroperasi secara otonom antarbenua. Pesawat seukuran BAE Hawk ini pertama kali diuji coba pada 2013 dan dijadwalkan siap beroperasi secara penuh (menggantikan pesawat tempur GR4) pada 2030. Taranis merupakan bagian dari masterplan Future Offensive Air System angkatan udara Royal Air Force.

Salah satu kekuatan militer terbesar di dunia, Amerika Serikat kini memiliki kapal perang otonom, yaitu Sea Hunter produksi Vigor Industrial. Walau masih dalam pengembangan, kapal ini resmi diluncurkan pada 2016 silam. Sea Hunter disebut sebagai senjata anti-kapal selam termutakhir.

Angkatan bersenjata hingga saat ini menjadi donatur terbesar penelitian AI. Walau teknologi ini dapat digunakan untuk membangun robot pembersih ranjau dan kendaraan logistik tanpa awak di wilayah bencana, perkembangan AI dan robotik justru berujung pada senjata.

Menurut kajian “On banning autonomous weapon systems: human rights, automation, and the dehumanization of lethal decision-making” oleh Peter Asaro di International Review of the Red Cross Volume 94 Number 886 Summer 2012, senjata dengan kecerdasan buatan berkemampuan otonom harus dilarang lantaran melanggar aspek moral dan legalitas. Penilaian manusia tetap menjadi hal krusial di medan perang dan tanggungjawab ini tidak bisa dipindahkan pada kecerdasan buatan.

Di tengah perlombaan senjata otonom dan AI, siapkah negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, memasuki era perang otonom, serta menyatakan larangan tegas atas penggunaan kecerdasan buatan dalam perang?

Categories: Artikel

No comments yet, be the first to leave one!

You must be logged in to post a comment.