MENUJU TRANSFORMASI DIGITAL SMART CITY DI INDONESIA

Setelah melewati masa inkubasi serta trial-and-error di berbagai negara maju, paradigma-model Smart City kini dianggap dapat diterapkan di berbagai kota di negara berkembang.

Smart City merupakan bentuk dari pemerintahan kota yang menerapkan metode pengumpulan informasi dengan menggunakan sensor atau gawai dalam jaringan Internet of Things.

Data yang terkumpul kemudian digunakan untuk menganalisa apa saja yang terjadi di lingkup kota, memprediksi kemungkinan terjadinya masalah, serta mempelajari potensi manfaat di dalamnya.

Kemampuan dalam memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi (ICT) sangatlah penting untuk memaksimalkan pengumpulan informasi melalui jaringan IoT, yang diharapkan dapat meningkatkan mutu kehidupan warga kota.

Data menjadi elemen “pintar” dari konsep Smart Government-Smart City yang berasal  dari sensor dan perangkat elektronik (kamera di berbagai ruang publik dan gawai personal – seperti aplikasi di dalam smartphone), informasi personal dari sosial media dan berbagai website, serta data dari perangkat pemerintahan dan temuan pihak swasta/bisnis.

Data yang terkumpul akan diproses oleh ‘otak Smart City’, yang merupakan serangkaian perangkat lunak dan aplikasi di pusat kontrol dan komando pemerintah kota. Dalam aspek ini, Open Data menjadi instrumen penting dalam penerapan e-Government untuk melangkah menuju Smart Government.

Secara umum, proses “People, Process, Data and Things” yang juga disebut sebagai Internet-of-Everything (IoE) – merepresentasikan sebuah ekosistem di mana setiap individu terhubung ke dalam rangkaian perangkat elektronik.

Proses ini kemudian dilanjutkan ke dalam proses data mining dan analytics, sebuah langkah analisa terbuka di mana semua lapisan dalam ekosistem kota dapat direpresentasikan secara proporsional. Proses berikutnya adalah penyusunan rancangan, pengujian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kebijakan.

Dengan menerapkan proses “pintar” secara menyeluruh, pemerintah kota dapat mengembangkan kebijakan yang tidak hanya dapat meningkatkan daya saing kota bagi para pelaku bisnis (melalui tingginya kecepatan jaringan), namun juga kualitas layanan fasilitas publik (menarik tenaga kerja berkemampuan tinggi) secara umum.

Dengan demikian, skema implementasi kerangka Smart Government menyarankan penggunaan IoT sebagai poros pusat dari segala kegiatan pengumpulan informasi dan data oleh pemerintah kota.

Data tersebut menjadi penunjang dan poin pertimbangan penting bagi pemerintah kota dalam menentukan kebijakan, serta penyediaan layanan publik. Maka, kemampuan ini membutuhkan solusi operasional hulu-hilir serta manajemen jaringan yang tangguh, juga dapat diandalkan.

Selain perancangan, ALE juga menyediakan solusi operasional yang memungkinkan beberapa jaringan virtual beroperasi dalam satu infrastruktur dengan menerapkan proses ALE Unified Access. Langkah ini memungkinkan koneksi kabel dan nirkabel beroperasi dalam satu jaringan, di mana keduanya diatur melalui Alcatel-Lucent OmniVista® 2500 management suite, yang menampilkan jaringan virtual, switch (pengalih arus), access points dan komponen jaringan lainnya melalui panel layarmuka tunggal.

Menyongsong gencarnya program 100 Smart City dari Kementrian Komunikasi dan Informatika sejak akhir 2017 dan penganugrahan Gerakan Menuju 100 Smart City 2017 bagi 24 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, maka jalan perintisan menuju implementasi Smart City massal di Indonesia telah menjadi kebutuhan primer. Dengan tata rencana dan pemilihan solusi infrastruktur yang baik, bukan tidak mungkin Indonesia menjadi pelopor Smart City di kawasan Asia Tenggara.

Categories: Artikel

No comments yet, be the first to leave one!

You must be logged in to post a comment.