Refleksi Implementasi Smart City di Indonesia

Melalui buku ‘Understanding Smart Cities’, Leonidas G. Anthopoulos menuliskan  Kota Digital Kyoto, Jepang (yang dicanangkan sejak 1998) dapat menjadi contoh keterhubungan antara “dua kota” – kota fisik dan kota digital. Integrasi keduanya secara real-time dapat memberikan manfaat bagi warga – di mana informasi dari kota digital mendukung kota fisik Kyoto.

Dengan menempatkan sensor di ranah publik (jadwal bis, kondisi lalu lintas, kondisi cuaca dan live video dari titik-titik protokol) menjadikan Kyoto sebagai area fisik-digital di mana warga dapat mengakses informasi dengan mudah. Dengan menjadi pionir di kawasan Asia, program Kota Digital Kyoto ini berakhir di tahun 2004.

Pelaksanaan model Smart City di Indonesia sudah diterapkan di kota Bandung, yang berjalan sejak September 2016 telah menunjukkan kemajuan dan hambatan tersendiri di dalam implementasinya.

Program Smart City ini telah diimplementasikan di berbagai titik, seperti di Bandung Control Room, layanan internet nirkabel publik di Masjid/Gereja Net, keterpaduan akses internet di instansi pemerintahan, serta Kartu Parkir Prabayar.

Dalam perancangannya, Smart City Bandung juga mengoptimalkan pemberdayaan akun sosial media Twitter/Facebook untuk setiap kantor Dinas Kota Bandung, menerapkan layanan Pajak Online, serta memperbarui desain situs web Pemerintah Kota Bandung.

Namun terlepas dari pengimplementasian konsep Bandung Smart City, melalui paper “Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Bandung” Siti Widharetno Mursalim menekankan bahwa hambatan terbesar datang dari aspek sosialiasi ke warga perihal konsep Bandung Smart City serta Sumber Daya Teknis.

Menurut wawancara peneliti dengan Kepala Sub Bagian Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, proses sosialisasi membutuhkan waktu kurang lebih dua tahun sejak berbagai program diimplementasikan. Sementara itu, sosialisasi cenderung berpusat pada kanal sosial media, terutama milik walikota Bandung periode 2013-2018, Ridwan Kamil.

Di aspek Sumber Daya Teknis, peneliti menyatakan bahwa teknologi dan gawai pengumpul data di kota Bandung memiliki potensi yang masih bisa dimaksimalkan.

Informasi yang dikumpulkan oleh alat dan gawai pegumpul informasi yang berada di setiap sudut kota seperti kamera CCTV dapat dianalisis kemudian diolah oleh tim Command Center dan instansi/departemen terkait. Data yang dihasilkan dari proses tersebut kemudian dapat ditampilkan melalui aplikasi/situs khusus untuk mempermudah pelayanan.

Peneliti juga menyarankan pembentukan badan supra-birokratik bernama Dewan Smart City, beranggotakan praktisi, teknokrat, budayawan, akademisi dan warga untuk mengawal berjalannya model tersebut. Selain itu, paper tersebut juga menggarisbawahi pentingnya peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung karena “terdapat unsur IT di dalamnya sebagai penunjang Smart City.”

Efisiensi Bandung Command Center sebagai pusat manajemen informasi dalam kerangka Smart City dapat ditingkatkan dengan pembangunan infrastruktur ICT terpusat, seperti yang dilakukan oleh pemerintah kota Frankfurt, Jerman dan Arroyomolinos, Spanyol.

Bersama Alcatel-Lucent Enterprise, kota Frankfurt membangun infrastruktur manajemen data dan jaringan telepon. Departemen ICT kota Frankfurt menyediakan seluruh keperluan teknologi komunikasi dan informasi bagi seluruh instansi pemerintah kota, layanan bagi pelanggan serta jaringan informasi lintas departemen. Instalasi infrastruktur berskala kota ini tentu didampingi dengan program pelatihan bersertifikasi Alcatel-Lucent Certified System Expert (ACSE).

Selain kota Jakarta dan Bandung, kota lain seperti Semarang dan Surabaya juga telah menjalankan model Smart City, namun apakah kota lain di Indonesia juga sudah siap menerapkan rancangan Smart City di kota mereka?

Categories: Artikel

No comments yet, be the first to leave one!

You must be logged in to post a comment.