Perencanaan jaringan ICT merupakan tahap krusial dalam paradigma Smart City. Menurut program Gerakan Menuju 100 Smart City 2018 yang diinisiasi Kementrian Komunikasi dan Informatika, enam kerangka perencanaan Smart City terdiri dari enam pilar yaitu Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society dan Smart Environment.
Melalui buku ‘Understanding Smart Cities’, Leonidas G. Anthopoulos menuliskan Kota Digital Kyoto, Jepang (yang dicanangkan sejak 1998) dapat menjadi contoh keterhubungan antara “dua kota” – kota fisik dan kota digital. Integrasi keduanya secara real-time dapat memberikan manfaat bagi warga – di mana informasi dari kota digital mendukung kota fisik Kyoto.
Setelah melewati masa inkubasi serta trial-and-error di berbagai negara maju, paradigma-model Smart City kini dianggap dapat diterapkan di berbagai kota di negara berkembang.
Smart City merupakan bentuk dari pemerintahan kota yang menerapkan metode pengumpulan informasi dengan menggunakan sensor atau gawai dalam jaringan Internet of Things.
Internet of Things kerap disebut akan mengubah paradigma dan cara pemerintah beserta instansinya menyelenggarakan berbagai fasilitas publik. IoT diklaim dapat menghubungkan instansi pemerintahan dan warga kota dengan lebih baik, aman dan responsif dalam menyelenggarakan pemerintahan, serta dianggap dapat meningkatkan kepercayaan kedua belah pihak melalui proses real-time transparan.
Dalam beberapa tahun ke depan, teknologi bersifat mobile dan implementasi Internet of Things akan menjadi alternatif baru dalam kegiatan belajar mengajar. Keduanya membutuhkan infastruktur jaringan dan kelengkapan IT yang khas.
Pesatnya perkembangan teknologi digital kini memasuki ranah pendidikan. Beberapa teknologi terdepan seperti Internet of Things serta Augmented Reality dan Virtual Reality juga perlahan memasuki kelas-kelas sekolah tingkat dasar dan menengah. Transformasi ini memiliki prasyarat jaringan internet berkecepatan tinggi, dapat diandalkan dan aman.
